Hukum pada dasarnya lahir untuk menciptakan ketertiban, melindungi hak, dan mewujudkan keadilan. Namun dalam praktiknya, tujuan hukum sering berada dalam ketegangan, terutama antara keadilan dan kepastian hukum. Ketegangan ini menjadi salah satu persoalan klasik dalam filsafat hukum dan praktik peradilan, termasuk di Indonesia.
Secara teoritis, Gustav Radbruch menempatkan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam kondisi ideal, ketiganya harus berjalan beriringan. Akan tetapi, dalam realitas praktik hukum, sering kali penegak hukum dihadapkan pada pilihan, yakni mempertahankan kepastian hukum berdasarkan teks normatif atau mengejar keadilan substantif berdasarkan fakta dan rasa keadilan masyarakat.
Dalam konteks ini, pemikiran tentang keadilan dari Confucius, Plato, Immanuel Kant, dan John Rawls memberikan landasan filosofis yang penting.
Konfusius memandang keadilan sebagai persoalan moralitas dan kebajikan manusia. Dalam perspektif ini, masyarakat yang baik tidak selalu membutuhkan penegakan hukum yang represif, karena keteraturan lahir dari etika dan harmoni sosial. Pemikiran ini relevan dalam penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan mediasi.
Plato melihat keadilan sebagai harmoni dan keteraturan sosial, di mana setiap individu menjalankan perannya secara proporsional. Keadilan bukan sesuatu yang subjektif, tetapi objektif dan rasional. Pandangan ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam relasi hukum.
Sementara itu, Kant menempatkan keadilan dalam kerangka kebebasan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Menurut Kant, hukum harus melindungi kebebasan setiap orang sejauh tidak melanggar kebebasan orang lain. Dalam praktik hukum modern, konsep ini sangat dekat dengan perlindungan hak asasi manusia.
Adapun Rawls mengembangkan teori Justice as Fairness, yang menekankan bahwa keadilan harus memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang dan perlindungan yang lebih besar bagi kelompok yang paling rentan. Konsep ini menjadi salah satu fondasi negara hukum modern.
Pertanyaan penting kemudian muncul, yaitu jika pemikiran Kant dan Rawls sangat relevan dalam sistem hukum modern, mengapa penerapannya di Indonesia belum optimal?
Jawabannya bukan karena teori tersebut tidak sesuai, tetapi karena adanya kesenjangan antara norma dan implementasi (gap between law in books and law in action). Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah mengadopsi banyak prinsip keadilan modern, seperti persamaan di depan hukum, perlindungan hak asasi manusia, bantuan hukum, dan perlindungan kelompok rentan. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan.
Mengacu pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan hukum ditentukan oleh tiga unsur, yaitu legal substance (substansi hukum), legal structure (struktur hukum), dan legal culture (budaya hukum).
Dalam banyak kasus di Indonesia, substansi hukum sebenarnya sudah cukup baik. Masalah utama justru terletak pada struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, asas persamaan di depan hukum secara normatif dijamin konstitusi, tetapi dalam praktik sering muncul ketimpangan akses keadilan berdasarkan kekuatan ekonomi dan sosial.
Demikian pula asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang secara normatif dijamin undang-undang, tetapi dalam praktik sering terkendala prosedur panjang dan biaya tinggi.
Hal yang sama juga terjadi pada eksekusi putusan pengadilan. Banyak pihak yang memenangkan perkara secara hukum, tetapi kesulitan mengeksekusi putusan karena hambatan teknis maupun perlawanan pihak lawan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemenangan hukum tidak selalu identik dengan tercapainya keadilan.
Dalam perspektif advokat, realitas ini menunjukkan bahwa problem hukum Indonesia bukan semata-mata kekurangan regulasi, melainkan lemahnya konsistensi implementasi. Banyak klien datang bukan karena tidak ada hukum yang melindungi mereka, tetapi karena hukum yang ada tidak berjalan efektif.
Dari sudut pandang akademik, kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum tidak cukup berhenti pada pembentukan undang-undang. Yang lebih penting adalah memastikan harmonisasi antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat.
Karena itu, dalam menghadapi benturan antara keadilan dan kepastian hukum, pendekatan yang paling ideal adalah menempatkan kepastian hukum sebagai kerangka dan keadilan sebagai tujuan akhir. Kepastian hukum penting untuk menjaga keteraturan, tetapi keadilan harus tetap menjadi orientasi utama.
Indonesia tidak perlu mengadopsi teori Barat secara mentah. Yang lebih tepat adalah melakukan sintesis: mengambil penghormatan terhadap martabat manusia dari Kant, Fairness dari Rawls, harmoni sosial dari Konfusius dan Plato, lalu mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Pancasila.
Dengan demikian, hukum Indonesia dapat berkembang menjadi sistem hukum yang tidak hanya pasti secara normatif, tetapi juga adil secara substantif dan relevan dengan karakter masyarakat Indonesia. Dalam konteks itu, peran akademisi hukum dan advokat menjadi sangat strategis, bukan hanya menegakkan hukum, tetapi memastikan bahwa hukum benar-benar bekerja untuk manusia dan keadilan.
-Nugroho Tjahajono Budijono, S.E., S.H.
